Pangan merupakan salah satu masalah utama yang strategis bagi kehidupan bangsa khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok penduduk. Guna mencukupi kebutuhan pangan sekitar 323 juta orang pada tahun 2010 ini, dibutuhkan lahan produktif untuk tanaman padi sekitar 13 juta ha, namun saat ini lahan produktif yang diolah 7,7 juta ha. Untuk itu dibutuhkan peranan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan produksi dan produktivitas pangan. Saat ini pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung yang belum bisa mengikuti pertumbuhan penduduk selalu meningkat bagai deret ukur, hingga beberapa komoditi pangan harus di import.
Menghadapi persoalan pangan saat ini dan kedepan diperlukan pemikiran dan rencana aksi bersama melalui pendekatan institusi/keahlian untuk terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan nasional, demikian disampaikan oleh Gunawan Wybisana, Asdep Produktivitas Riptek Strategis, dalam acara pembukaan Forum Group Dicusion (FGD) di Surabaya pada tanggal 24 dan 25 Agustus yang dihadiri oleh beberapa pakar pangan dan nara sumber dari Dewan Ketahanan Pangan, Universitas Jember, Unibraw, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Dewan Pakar Jatim Bidang Ekonomi, DPRD Prov Jatim Komisi III, ITS, Biro Ekonomi Jatim, Unair, Wartawan Kompas dan Tempo.
Dalam paparannya, Jani Januar dari Universitas Jember menyampaikan bahwa dampak dan resiko krisis pangan di Indonesia apabila tidak segera dilakukan penanganann yang serius akan menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan yang semakin melebar, ketimpangan dalam ketersedian/stock pangan yang mengancam perekonomian, meningkatnya daerah rawan pangan dan kelaparan serta meningkatnya konversi lahan pertanian untuk kepentingan lain. Selanjutnya disampaikan pula, dalam mengatasi krisis pangan nasional, perlu disikapi melalui kebangkitan pertanian dengan kebijakan tegas dan komprehensif, mengurangi ketergantungan produk beras (diversifikasi) dan membangun image produk pangan lokal lainnya sebagai makanan superior yang setara dengan beras. Dalam acara diskusi hari pertama ini dipandu oleh Daru Priyambodo dari Tempo.
Pada kesempatan yang sama Harijono dari Fakultas Teknologi Pertanian Unibraw, juga menyampaikan faktor penyebab krisis pangan di negara berkembang seperti Indonesia antara lain adanya food trap atau perangkap pangan yang diciptakan oleh negara maju untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar produk pangan luar negeri, hingga upaya swasembada pangan sebagai prasyarat untuk ketahanan pangan tidak terwujud. Untuk itu ada tiga elemen seperti ketersediaan , distribusi dan konsumsi pangan agar menjadi program dan kebijakan pemerintah yang berjalan seiring dan bersinergi satu dengan lainnya untuk saling melengkapi.
Melihat kondisi dan keadaan di lapangan, perlu menjadi perhatian bersama bahwa kebijakan dan pengadaan pangan harus tepat sasaran, hingga implementasinya memiliki nilai dalam mewujudkan pemenuhan pangan dan kelangsungan hidup bangsa, demikian disampaikan oleh Kasdi Subagyono, Kepala Balai BPTP Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan pangan kedepan harus mampu menjawab tantangan dan peluang dalam diversifikasi pangan, industrialisasi pangan dan pemasaran pangan dengan beberapa program seperti program peningkatan kapasitas ekonomi, produksi, mutu konsumsi dan pengelolaan distribusi.
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan harus tersedia bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang cukup aman, terjangkau dan menjadi tanggung jawab pemerintah serta masyarakat dengan mewujudkannya dalam bentuk ketahanan pangan. Untuk membangun ketahanan pangan sebagaimana yang diharapkan masih dijumpai kendala seperti, rendahnya investasi ketahanan pangan, pertanian dan pedesaan secara berkelanjutan, peningkatan penduduk yang cepat, degradasi lingkungan dan perubahan iklim serta kompetensi pemanfaatan bahan pangan untuk energi, demikian Bambang Sugiharto, Sekretaris Tim Asistensi Dewan Ketahanan Pangan dalam makalahnya. Dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Presiden pada konferensi DKP 2010 antara lain untuk perbaikan sinergi dan terintegrasi sistem, swasembada berkelanjutan, sistem cadangan dan distribusi pangan, penganekaraagaman konsumsi pangan dan pengelolaan surplus dan defisit pangan perlu segera dilakukan. Dalam waktu yang sama Daniel M Rosyid, Guru Besar ITS juga menyampaikan bahwa petani selayaknya diberikan informasi yang lebih lengkap dan kesempatan untuk berani memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan/ditanam. Disisi lain, ketahanan pangan selain didukung dengan produk hasil tanaman juga perlu di dukung dengan hasil laut seperti ikan, rumput laut dan sebagainya yang masih tersedia cukup banyak.
Dari aspek ekonomi dan politik kerawanan pangan, sejauh ini belum disusun panduan baku penyelesaian problem kelaparan maupun kurang gizi. Sistem ekonomi pasar yang dianggap efisien masih menghadapai problema kecukupan ketersediaan pangan bagi umat manusia. Food for all belum menjadi kenyataan karena kurangnya akses untuk mendapat bahan pangan atau ketimpangan antara penyediaan dan permintaan, demikian ungkapan Soebagyo dari Fakultas Ekonomi Unair. Menghadapi ketimpangan produksi dan kebutuhan pangan, maka kebijakan peningkatan produksi menjadi amat penting terutama dalam peningkatan produktifitas per satuan lahan. Stabilisasi pangan menjadi kata kunci untuk menjaga keberlangsungan proses ekonomi bahan pangan dan Bulog seharusnya mempunyai cadangan/buffer stock yang cukup untuk operasi pasar manakala terjadi kelangkaan pasokan, demikian lanjutnya.
Arah riset pada fokus rantai produksi dan teknologi bidang pangan sumber daya lokal menjadi penting untuk dikembangkan. Politik pangan dan gizi perlu didorong agar awarness mengikat. Roadmap pengembangan komoditi dan pangan kedepan yang mengarah pada food sebagai identitas bangsa memerlukan militansi dan peran sosiologi hingga produk lokal berkembang dan menjadi keunggulan/kebanggaan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sebagai contoh Thailand sudah mencanangkan negaranya sebagai Kitchen of the World. Iklim ini bisa sebagai pelindung atau promosi produk dalam negeri untuk menghadapi produk luar, demikian ujar Purwiyatno Hariyadi, Kepala Pusat SEAFAST Center LPPM, IPB
Permasalah pangan tidak dapat dilihat satu aspek, dukungan aspek lain seperti ekonomi, politik, sosial dan teknologi menjadi penting, selain itu hasil pembahasan ketahanan pangan harus sampai kepada pengambil kebijakan. Saat ini petani sebagai pelaku budidaya dalam mendukung produksi pangan perlu berubah sikap dan membutuhkan informasi dari pihak berkompeten dalam menghadapi anomali atau perubahan iklim yang tidak menentu. Diaktifkan kembali penyuluh untuk difusi teknologi, informasi gelombang ke tiga agar petani tidak kehilangan pegangan. Dukungan politik yang kuat juga mempercepat terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan menjadi real aktivitas, demikian disampaikan oleh Ninok Leksono dalam acara forum diskusi kedua tersebut yang dipandu oleh Bagong Suyanto dari FISIP Unair.
Selanjutnya kebijakan untuk mendukung ketahanan pangan perlu diarahkan/dikembangkan pada ketersediaan, akses, pemanfaatan diversifikasi dan kemandirian pangan dengan beberapa program untuk peningkatan produksi dan produktivitas melalui intensifikasi lahan, optimalisasi lahan terlantar, pengembangan varietas dan benih dan lain sebagainya, demikian Asdep Produktivitas Strategis Gunawan Wybisana, dalam acara penutupan FGD tersebut. (Asdep.PRIS/humasristek). Sumber
